Hukum Jual Beli Tanah Warisan: Hal Mudah yang Terlihat Rumit

harta warisan tanah

Sebelum melakukan transaksi jual beli tanah, baik itu untuk kebutuhan sendiri atau untuk investasi, kita harus tahu hal dasar tentang urusan pertanahan. Banyak hal yang harus anda perhatikan. Mulai dari sang penjual, kelengkapan sertifikat tanah, status tanah yang anda inginkan, apakah itu tanah girik atau tanah warisan. Dalam transaksi jual beli tanah warisan, dibutuhkan persetujuan dari seluruh hak waris. Jika Anda sedang menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum jual beli tanah warisan, inilah faktanya, urusan ini adalah hal mudah yang terlihat rumit bagi kebanyakan orang.

Berikut ini hukum jual beli tanah warisan:

Warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang diwariskan atau diberikan kepada ahli warisnya, bisa keluarga maupun orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Baik berupa uang, tanah, rumah, perhiasan, sawah ataupun yang lain. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu anda siapkan sebelum melakukan transaksi jual beli tanah.

Data-data yang dibutuhkan saat mempersiapkan transaksi jual beli tanah warisan:

  • 1) Adanya surat warisan. Untuk warga negara indonesia yang tinggal di perdesaan biasanya surat keterangan waris yang dimaksudkan adalah surat yang diajukan dan disaksikan kebenarannya oleh kepala desa atau lurah daerah tersebut.
  • 2) Fotokopi KTP seluruh ahli waris
  • 3) Fotokopi kartu keluarga
  • 4) Fotokopi surat nikah
  • 5) Diharapkan seluruh ahli waris harus datang untuk menandatangani akte jual beli tanah tersebut. Jika tidak hadir maka perlu membuat surat kuasa kepada seseorang yang ia tunjuk sebagai kuasanya yang ditandatangani oleh notaris
  • 6) Ada bukti pembayaran BPHTB waris ataupun pajak ahli waris yang besarnya setengah dari BPHTB jual beli setelah pengurangan terhadap nilai yang tak kena pajak.

Jika ada pertanyaan lagi, namun bagaimana jika harus mengurus BPHTB tanah warisan, berikut caranya akan disampaikan:

  • 1) Pengertian BPHTB waris: BPHTB waris merupakan pengenaan pajak kepada ahli waris, berhubungan dengan pengalihan hak tanah dan bangunan dari si pewaris kepada hak waris. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini diatur daam undang-undang nomer. 20 Tahun 2000 yang perolehannya wajib dikenakan pajak.
  • 2) Dasar hukum BPHTB: Yang menjadi dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1997, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2000 dan juga Perpu Nomer 111-113 Tahun 2000. Dengan dasar hukum tadi dapat mengoperasikan penurunan dan penerimaan daerah mengenai pajak dan retribusi yang dikembalikan kepada daerah.
  • 3) Syarat-syarat yang diperlukan dalam mengurus BPHTB

Dalam jual beli syarat-syaratnya sebagai berikut:
o SSPD BPHTB
o Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan
o Fotokopi KTP wajib pajaknya
o Fotokopi STSS/struk ATM bukti pembayaran PBB selama 5 tahun terakhir

Harta warisan menjadi rumit pengurusannnya bila, ada dari seorang ahli waris belum menyetujui transaksi ini. Jadi perhatikan dengan betul apa-apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus jual beli tanah warisan.

a. Surat Keterangan Waris Untuk Beberapa Golongan

Siapa saja yang menjadi ahli waris harus bisa membuktikan dengan adanya bukti tertulis seperti SKW (Surat Keterangan Waris). Bagi WNI, SKW dibuat di bawah tangan dan ditandangani oleh dua orang saksi dan disahkan oleh lurah setempat dan dikuatkan oleh keterangan dari camat. Namun jika ahli waris adalah WNA maka harus mengurus beberapa hal ke notaris dulu.

b. Surat Keterangan Waris Berupa Penetapan Pengadilan

Dalam SKW diperlukan penetapan pengadilan sebagai pengesahnya, terutama jika ahli waris terdiri dari banyak orang yang mungkin akan menimbulkan sengketa.

c. Balik Nama Ke Seluruh Ahli Waris

Mengajukan balik nama sebagai bentuk sertifikat nama pewaris sangat diperlukan. Yaitu dengan pengajuan seluruh nama ahli waris ke kantor pertanahan dengan melampirkan SKW yang di miliki. Pengajuannya harus tidak dengan jual beli, yaitu khusus peralihan hak saja.

Syarat-syarat yang diperlukan berupa: sertifikat asli, fotokopi SPPT PBB, Surat Keterangan Kematian Pewaris, fotokopi KTP dan KK seluruh ahli waris, Bukti pembayaran BPHTB dan surat kuasa bila ahli waris menguasakannya.

d. Pentingnya Persetujuan Seluruh Ahli Waris

Apabila tanah anda jual setelah menjadi warisan, maka para ahli warislah yang berhak atas tanah tersebut. Jika ingin melakukan transaksi jual beli tanah, berarti harus dengan persetujuan seluruh hak waris. Jika salah seorang tidak bisa menghadirkan diri ke hadapan PPATK perlunya di buatkan surat persetujuan dibawah tangan yang di legalisir oleh notaris (hanya untuk ahli waris yang berada di tempat jauh).

Namun jika masih ada pihak yang ingin menjual tanah warisan tersebut dengan tanpa persetujuan seluruh hak waris maka perbuatan tersebut bisa dikenakan hukum perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Banyak dasar undang undang yang bisa menjerat anda masuk kedalam ranah hukum jika harus menjual tanah warisan tanpa izin dari seluruh ahli waris mulai dari pasal 1365 KUHP beserta ancaman hukuman yang berlaku.

Namun bukan cuma hukum negara yang memandang bahwa kegiatan tersebut salah, hukum agama pun menganggap perbuatan tersebut tidak benar. Banyak perdebatan di dalamnya yang tidak menyetujui perbuatan tersebut.

Untuk anda yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah harus betul-betul memperhatikan banyak hal. Jangan sampai membuat anda terjerat perkara hukum hanya karena ingin memiliki sebuah tanah.

Sebaiknya carilah informasi yang berkaitan dengan tanah yang anda beli dari lurah ataupun pejabat yang terkait yang berada di daerah tersebut. Begitulah apa yang bisa kami sharekepada anda sebagai informasi tentang dasar hukum jual beli tanah warisan dan bagaimana cara-cara mengurusnya agar anda tidak terjerat kasus hukum dan terlibat dalam sengketa tanah. Terimakasih semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *